Masa Iyah?, PDI Dukung Ahok Akan Ditinggalkan Rakyat

Pandangan Direktur Eksekutif Indonesian for Transparency and Akuntability, Agus Chaerudin mengemukakan, rakyat tidak akan mempercayai dan akan meninggalkan Partai Demokrasi Indonesia (PDIP), apabila benar partai tersebut mengajukan calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI 2017.

Selain itu, kata Agus, jika PDIP mengusung Cagub Petahana Ahok-Djarot, hal itu sekaligus membuktikan integritas parpol sekarang ini sudah tak sejalan lagi pada UUD 45 dan Pancasila.

Terutama, kata dia, PDIP dipastikan mempertegas anekdot di masyarakat dewasa ini sebagai 'Partai Wong Licik'.‎

"Bagaimana mungkin PDIP dan Parpol pengusung Ahok, tidak memperhatikan memperhatikan rakyat dan realita sikap integritas buruk Ahok yang sudah lakukan 'deparpolisasi' Parpol, khususnya kader parpol di DPRD DKI yang di fitnah dan diberi stempel 'DPRD Maling APBD'," ungkapnya.‎

Menurut Agus, secara umum masyarakat DKI Jakarta khususnya dan masyarakat Indonesia, terutama yang masih pegang teguh UUD 45 asli dan Pancasila.

"Kinerja Gubernur Ahok selama ini hanya berupa pencitraan dan buruk. Dan kekecewaan masyarakat DKI lebih tampak sejak Gubernur Jokowi tak tepati janji Pilkada," katanya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (6/9/2016).‎

Lebih Ironis, lanjut dia, ternyata untuk Pilkada DKI ini Parpol terbukti hanya utamakan kepentingan dan keuntungan materi kelompok, dan abaikan amanah kebutuhan Masyarakat. Terlebih, beredar kabar di masyarakat bahwa PDIP sebagai Parpol peraih suara terbanyak di DKI akan segera deklarasi mengusung Cagub Petahana Ahok-Djarot.

Selain dari Sikap arogansi Ahok dalam menjalankan kinerja sebagai Gubernur DKI pengganti Jokowi, diduga sering keluarkan kebijakan yang menabrak UU dan Peraturan Hukum di NKRI.

"Dimana dalam setiap temuan dan mencuatnya kasus Pidana Prov DKI dipastikan Gubernur Ahok menunjuk orang lain untuk tanggung jawab akibat kebijakan Ahok yang nabrak UU dan Peraturan hukum," ungkap Agus.

Menurut dia, para parpol-parpol pengusung Cagub Ahok di Pilkada DKI 2017 nantinya akan ditinggalkan dan tidak dipercaya oleh masyarakat umumnya.‎

Takut Kalah

Sementara itu, Badan Musyawarah (Bamus) Betawi mengatakan, Jakarta dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai perbuatan melawan konstitusi dan melanggar Pancasila. Selain itu, Ahok berencana untuk menghentikan dana hibah pada Bamus Betawi.

Karuan saja pernyataan Ahok itu mendapat kecaman. Sekretaris I Bamus Betawi, Fajri Husein mengaku maklum dengan sikap Ahok yang tidak menginginkan kehadiran cagub atau cawagub asli Betawi dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017. Menurut dia, hal itu membuat Ahok takut.‎

"Ahok takut kalah. Makanya dia berusaha ngelarang orang Betawi nyalon jadi gubernur atau wakil gubernur," kata Fajri saat dihubungi di Jakarta, Selasa (6/9/2016).‎

Fajri melihat, suara pemilih dari etnis Betawi terbilang cukup besar. Sehingga, apabila ada cagub-cawagub asli Betawi, maka berpotensi memenangi pilgub mendatang. Tercatat populasi etnis Betawi mencapai 27 persen di ibukota.

Ketua DPW PPP Abdul Aziz, mengatakan, tindakan Ahok tersebut sangatlah disayangkan. Semestinya, kata Aziz, sebagai seorang pemimpin Ahok bisa bijaksana menyikapi keinginan Bamus yang menginginkan etnis Betawi menjadi Gubernur.

"Betawi kan juga punya yang sama untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai Gubernur. Tak boleh ada yang melarang. Inkonstitusional kalau melarang orang Betawi mencalonkan dan dicalonkan sebagai gubernur," kata Aziz saat dihubungi di Jakarta, Selasa (6/9/2016).

Ia menolak rencana Ahok untuk menghentikan pemberian dana ke Bamus Betawi. "Justru dalam UU Ibukota mengharuskan Pemda DKI memperhatikan masalah Betawi," ujar Aziz. harian terbbit