Seputar Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan enam tersangka dalam kasus suap terkait pengawasan kegiatan anggaran dan revisi peraturan daerah (Perda) di Provinsi Jawa Timur tahun 2017. Salah satu yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Fraksi Partai Gerindra Mochamad Basuki. Basuki ditetapkan sebagai tersangka lantaran menerima suap dari beberapa Kepala Dinas (Kadis) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim). Sebelum ditetapkan sebagai tersangka suap Kadis Jatim, Mochamad Basuki merupakan seorang residivis kasus tindak pidana korupsi. Hal tersebut pun disesalkan pimpinan KPK. Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief mengimbau kepada masyarakat agar tidak pernah memilih wakil rakyat yang memiliki catatan hitam. "MB (Mochamad Basuki) pernah terlibat kasus yang lain. Ya ini sangat disesalkan," ujar Laode di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa 6 Juni 2017. Laode pun berpikir untuk memberatkan hukuman kepada Mochamad Basuki da...

Persidangan kasus dugaan penodaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama mencapai babak final, hari ini (9/5).  Kasus ini berjalan delapan bulan sejak pernyataan kontroversi Ahok, sapaan Basuki, 27 Septembr 2016 lalu di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Saat itu Gubernur DKI Jakarta ini mengutip ayat surat Al Maidah tentang kepemimpinan dalam Islam.  Sementara sidangnya sendiri digelar perdana pada 13 Desember 2016 setelah penyidik kepolisian menyatakan bahwa ada unsur dugaan tindak pidana dalam pernyataan Ahok. Sampai sidang hari ini, tercatat ada 23 kali sidang kasus penodaan agama.  Drama dan perhatian besar telah ada di persidangan kasus Ahok sejak kali pertama peradilan dimulai. Pada sidang pertama yang dilakukan di eks gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, drama muncul ketika Ahok membacakan tanggapan atas dakwaan jaksa.  Kala itu, Ahok menyatakan tak berniat menista agama atau menghina ulama. Namun ucapan yang disangkakan menista agama itu dia tuju...

Selama Persidangan Ahok selalu dikawal oleh pendukung baik pro maupun kontra, Namun Sidang terakhir ini lebih beda banyaknya peserta aksi dari dua kubu. Pro Ahok selama persidangan diisi dengan bergoyang dan ketawa-tawa diakhiri dengan nangis dan sedih setelah mendengar putusan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat ikut merasakan apa yang dirasakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang divonis 2 tahun bui. Sebagai partner, Djarot selalu siap mem-back up Ahok. "Karena saya satu paket dengan Pak Gubernur (Ahok), saya selalu siap untuk mem-back up apapun juga, siap untuk mengambil alih tanggung jawab dan sebagainya, siap untuk melindungi dan membela beliau juga," ujar Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (9/5/2017). "Bagaimanapun kita satu paket. Apapun yang beliau (Ahok) terima, saya juga ikut merasakan. Makanya saya akan selalu bersama-sama dengan beliau," ujar dia. Menurut Djarot, hubungan dirinya dengan Ahok bukan sekadar antara gubernur dan wakil gubernur. Lebih dari itu, Djarot menyebut hubungannya dengan Ahok sudah bagaikan sahabat. "Ini sebetulnya, kalau menurut saya, bukan hanya esensi gubernur dan wakil gubernur. Ini esensi antara sahabat," kata Djarot. Majelis hakim memerint...

Saat dihubungi langsung oleh TV One Kepala Rutan Cipinang membenarkan mendapat kabar dan dihubungi

Beberapa pihak yang bertanya dalam acara Zakir Naik di Indonesia mengaku bahwa mereka datang dari keluarga Muslim dan sekarang menjadi atheis. Melihat kenyataan ini Zakir Naik akhirnya tidak mampu lagi menahan amarahnya dan 'memuntahkannya' pada sesi ceramah di Makassar ketika menjawab pertanyaan dari seorang atheis yang mendewa-dewakan ilmu politik melebihi ajaran Islam, sekalipun berasal dari keluarga Muslim. Zakir Naik menjadi naik darah Tenyata banyak keluarga Indonesia yang tidak peduli dalam menjaga keimanan keluarga mereka berdasarkan sikap yang selama ini sering dibangga-banggakan beberapa orang sebagai simbol kemajuan berpikir : bertoleransi. Zakir Naik tidak habis pikir, ketika orangtua melihat anaknya terlibat narkoba mereka mampu untuk bersikap khawatir dan berusaha menyelamatkan anak-anak mereka, disaat anaknya mau terjun dari bangunan tinggi karena ingin meniru Superman, mereka panik dan pasti akan mencegahnya. Namun ketika si anak terpengaruh denga...

Saat ditanya langkah apa yang akan dilakukan bila ada oknum TNI yang membekingi ormas, jenderal bintang empat itu memastikan akan menindak tegas. Gatot mengaku tak peduli apabila oknum tersebut memiliki pangkat maupun jabatan tinggi. "Kalau dia melanggar hukum, tak peduli saya. Siapa pun juga, pangkat apa pun juga. Karena panglima tertinggi dari TNI adalah hukum," tegas Gatot. "Presiden mengatakan negara (Indonesia) bukan negara aturan tapi negara hukum. Berarti tidak boleh melanggar hukum," lanjutnya. (Dikutip dari Detik .com) Komentar Anda..?

Massa pendukung Ahok terus memanas-manasi massa GNPF-MUI dengan berbagai cara. Massa GNPF-MUI pun sempat terpancing dengan berkumpul di dekat massa pendukung Ahok hingga akhirnya polisi bergerak meminta massa GNPF-MUI kembali ke tempatnya. Berdasarkan pantauan, massa pendukung Ahok kerap memanasi massa GNPF-MUI. Misalnya, saat masuk waktu salat zuhur dan adzan, pendukung Ahok memutar musik secara keras-keras. Pendukung Ahok pun berjogetan saat massa GNPF-MUI tengah khusyuk melaksanakan salat. Lantas, usai salat zuhur digelar, massa GNPF-MUI pun kembali berorasi dan bersolawat. Namun, di saat yang sama, pendukung Ahok pun kembali memutar musik secara keras dan berteriak takbir.  Massa GNPF-MUI pun terpancing karena menganggap pendukung Ahok mengolok-olok salawatan. "Enggak bener ini, orang setel musik kencang tapi teriak-teriak takbir," kata salah satu massa GNPF-MUI, Syifa (43) di depan Gedung Kementan, Selasa (3/1/2017). Massa GNPF-MUI itu sempat terpancing ...

Jaksa Penuntut Umum meminta majelis hakim menolak seluruh eksepsi atau Nota Keberatan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus dugaan penistaan agama. Jaksa juga meminta majelis hakim untuk menetapkan bahwa persidangan perkara tersebut dilanjutkan. Hal itu dikemukakan jaksa dalam tanggapannya terhadap eksepsi dari terdakwa, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (20/12/2016). "Seluruh alasan eksepsi tidak berdasar hukum dan patut ditolak," ujar Ketua JPU Ali Mukartono. "Secara jelas (Ahok) melanggar 156 a KUHP, yang didakwakan kepada terdakwa, bukan dakwaan prematur. Keberatan penasihat hukum adalah merupakan pandangan yang keliru, sehingga selayaknya dikesampingkan. Menolak secara keseluruhan," ujar Ali di ruang sidang Koesomah Atmadja, Selasa (20/12/2016). Pasal 156 a KUHP  menyebutkan, pelaku penistaan agama diipidana penjara selama-lamanya lima tahun. Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto mengatakan, majelis akan musyawarah untu...

Aktivis sosial dan politik Sudjatmiko Abram memprediksi, hakim akan memutuskan Ahok bersalah dan harus menjalani hukuman. Dia memperkirakan, jika sudah dinyatakan bersalah, kemungkinan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu akan mendekam di LP Cipinang atau LP Salemba. “Saya prediksi Majelis Hakim  akan memvonis Ahok bersalah dalam kasus penistaan agama, dan biasanya langsung mendekam di LP Cipinang atau LP Salemba. Namun, kita menunggu saja proses hukum yang masih berjalan,” ujar Sudjatmiko Dihubungi terpisah, pengamat hukum dari Universitas Indonesia, Mahendradatta mengemukakan, eksepsi terdakwa Ahok belum ditolak Hakim, tapi memang sudah tidak dianulir Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dia menjelaskan sebenarnya Ahok mempolitisasi persoalan penegakan hukum di Indonesia. "Ahok mempolitisir penegakkan hukum, dia akan terus ngotot maju Pilkada, karena dia merasa hanya dengan menjadi Gubernur maka dia bisa dibebaskan," ujar Mahendradatta kepada Harian Terbit di Jakarta, R...