Seputar Indonesia

Jika mobil anda mogok diperlintasan Kereta Api, apa yang akan kamu lakukan?? Yang pasti kamu akan panik dan mencoba menstarter mobil anda untuk menghidupkannya kembali. Namun, rata-rata usaha tersebut tidaklah berhasil dan sia-sia. Nah, kali ini kita akan belajar dari pengalaman seseorang yang dishare melalui jejaring sosial. Mudah-mudahan bermanfaat. Barusan jam 7 pagi tadi. saya berangkat kerja seperti biasa menuju ke arah roxy melewati kolong jembatan yang baru dan juga rel perlintasan kereta api. Ketika mobil saya sedang pas diatas rel kereta api, tiba-tiba saja mesin mobil saya mati, dan pada pas itu juga sayup sayup terdengar bunyi tut tut tut tut tut….. Ternyata ada kereta api yang akan lewat. Saya tengok ke kanan, kereta sudah kelihatan, namun masih jauh.  Saya pun teringat kejadian 2 tahun lalu, saat om dan tante saya terjebak di atas rel kereta api di Surabaya. Mobil mereka tiba-tiba berhenti mendadak, tidak bisa dihidupkan. Mereka panik dan refleks aja om

Ujian paket C biasanya dikenal dengan ujian penyetaraan, ujian ini biasanya diikuti oleh siswa yang putus sekolah, tidak lulus ujian atau tidak sempat mengikuti jenjang pendidikan reguler, mereka ikut ujian ini untuk mendapatkan ijazah. Sekitar 2892 orang peserta mengikuti Ujian Nasional paket C yang berlangsung salah satunya di Sekolah Yayasan Pendidikan Islam Al Muhajirin jalan Nusantara, Rabu 6/4/2016. Dalam tinjauan Hafid Nasir saat mendampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Anis Baswedan, mengatakan peserta yang mengikuti Ujian Nasional paket C kali ini 85% dari yang terdaftar dan 15% tidak mendapatkan izin mengikuti Ujian Nasional dari tempat mereka kerja. Melihat kejadian ini Hafid Nasir wakil ketua DPRD Kota Depok yang membidangi pendidikan sekaligus ketua dewan pendidikan Kota Depok mendorong agar peserta Ujian Nasional yang tidak dapat mengikuti disiang hari agar di laksanakan malam hari. Diharapkan P

PKS telah memecat Fahri Hamzah dari semua jenjang kepartaian. Presiden PKS Sohibul Iman mengungkap Wakil Ketua DPR pengganti Fahri Hamzah adalah Ledia Hanifa.  "Wakil Ketua DPR Pengganti Fahri Hamzah adalah Ibu Ledia Hanifa," kata Presiden PKS Sohibul Iman kepada detikcom, Rabu (6/4/2016). Baca juga:  Ssstt => Hanura Pasang Tarif Yang Mau Nyalon Gubernur Nama Wakil Ketua DPR pengganti Fahri Hamzah ini dibacakan di rapat pleno DPP PKS di kantor DPP PKS di Jl TB Simatupang, Jaksel, sore ini. Surat resmi soal nama wakil ketua DPR pengganti Fahri Hamzah telah diserahkan ke pimpinan DPR. "Untuk pengganti Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR RI sudah kami sampaikan surat ajuan namanya ke pimpinan DPR tadi. Mudah-mudahan sudah sampai," kata Sohibul Iman. Rapat pleno DPP PKS masih berlangsung sampai saat ini. Selain pengganti Fahri Hamzah kabarnya juga ditetapkan Sekjen PKS yang baru menggantikan Taufik Ridlo yang mengundurkan diri. Ledia H

DPD Hanura Banten telah membuka pendaftaran penjaringan calon gubernur untuk keperluan Pilkada Banten 2017. Semua yang berminat jadi peserta ajang seleksi tersebut diwajibkan membayar uang administrasi sebesar Rp 25 juta. Panitia penjaringan klaim uang tersebut sebagai biaya administrasi dan bukan mahar politik. “Karena kan setelah itu (pendaftaran) masih ada tahapan lanjutan seperti rapimda dan pemaparan visi misi kandidat,” kata salah seorang panitia dari DPD Partai Hanura Banten, Djunaedi, Selasa (5/4). Cara ini, lanjut Djunaedi, justru menunjukkan transparansi Hanura. Menurutnya, partai-partai lain juga menerapkan tarif serupa, namun secara sembunyi-sembunyi. Baca juga:  Terjaring Pakaian Ketat Langsung Disarungin “Kita mending apa adanya, enggak perlu ditutupi. Karena kita objektif dan pro transparansi. Jadi tidak membuat masyarakat banyak bertanya-tanya,” katanya. Meski dibanderol tarif Rp 25 juta tiket Hanura Banten tetap diburu para kandidat. Mereka tidak m

Aksi joget lima siswi SMA 2 Tolitoli di youtube membuat geger. Penyebabnya mereka yang memakai seragam baju olahraga itu berjoget dengan sesekali menggunakan gerakan salat.  Pihak sekolah menyesalkan aksi joget para siswi yang dinilai tidak patut tersebut. Pihak sekolah sudah memberikan sanksi berupa pemberhentian dan tidak membolehkan mereka mengikuti Ujian Nasional kepada siswi-siswi tersebut. Baca juga:  MUI => Tahun Depan Sepatu, Baju & Celana HARUS Bersertifikasi Halal Berikut penjelasan lengkap Kepala Sekolah SMA 2 Tolitoli Muallimin Jumat (19/4/2013). Penjelasan tersebut dikirm melalui surat elektornik dengan kop surat resmi SMA 2 Tolitoli, sebagaimana dilansir detikcom. a). Awal Terjadinya peristiwa Pada hari sabtu tanggal 9 Maret 2013, sesuai dengan jadwal pembelajaran di SMA Negeri 2 Tolitoli jam 07.00 pagi masuk sekolah dan seluruh kegiatan PBM di sekolah berakhir pada pukul 12.15, namun karena menjelang palaksanaan UN, maka diberlakukan kebijakan

Ratusan wanita dewasa berpakaian ketat terjaring razia Polisi Wilayatul Hisbah (WH) yang dibantu TNI/Polri kala mengawasi penerapan Qanun No. 11 Tahun 2002. Razia dilakukan di sejumlah titik di pusat pasar Kota Idi, Kabupaten Aceh Timur, Kamis kemarin. Baca juga:  MUI => Tahun Depan Sepatu, Baju & Celana HARUS Bersertifikasi Halal “Pelanggar yang terjaring razia rata-rata wanita berpakaian ketat, namun sebagian di antaranya juga terdapat pria yang mengenakan celana yang tidak menutup aurat sesuai hat (batasan) dalam Islam,” kata Kasatpol-PP&WH Aceh Timur melalui Kabid WH, Muzakir, dikutip dari Waspada Online, Jumat (1/4/2016). Razia dilakukan di sejumlah titik, antara lain persimpangan Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Cut Mutia, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jalan TM Husein, dan Simpang Peut. Disebutkan, paling banyak terjaring di Jalan Jenderal Sudirman dan Cut Mutia. Setelah terjaring razia lalu, lanjut Muzakir, petugas memberikan pembinaan dan peringatan.

Dalam menjalankan fungsi  Dewan Pendidikan Kota Depok yaitu agar penyelenggaraan pendidikan di kota depok berjalan sesuai yg diharapkan, Hafid Nasir pada hari pertama kali pelaksanaan UN di Kota Depok melakukan tinjauan di berbagai sekolah Senin, 4/4/2016. Dalam kunjungannya di SMA 1 Depok Hafid Nasir mengatakan, alhamdulillah kesiapan sekolah negeri maupun swasta di kota Depok dalam UN berbasis komputer di tahun 2016 ini terjadi peningkatan yaitu mencapai 43 sekolah SMA dan SMK di negri dan swasta Yang melaksanakan UN berbasis komputer di sekolah SMA negeri ada 9, SMA swasta ada 10, SMK Negeri ada 3 serta SMK swasta ada 21. Mudah-mudahan berjalan lancar. Kendala yang dikhawatirkan adalah matinya listrik dan perangkat komputer rusak, antisipasi tersebut saya lihat setiap sekolah sudah mempersiapkan dengan baik. Semoga tingkat kelulusan SMA dan SMK di Kota Depok mencapai 100%, ucap Hafid diakhir kunjungan. sumber: https://www.facebook.com/mohhafidnasir/

Ratusan pendemo dari berbagai organisiasi masyarakat yang mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangkap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok lantaran diduga korupsi akhirnya ditemui Pimpinan KPK. Ada sekira 10 perwakilan yang dipersilahkan bertemu langsung. Perwakilan yang di antaranya terdiri dari Front Pembela Islam (FPI), Laskar Pembela Islam (LPI), Forum Betawi Rempuk (FBR), dan sejumlah ormas lainnya ditemui salah satu pimpinan KPK yakni, Saut Situmorang. Mereka beraudiensi di ruang konferensi pers, di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/4/2016). Baca juga:  Banjir melanda => Siswa Rela Menginap Demi UN. Hafid Nasir: Kota Depok Sangat Siap Melaksanakan UN Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Salah satu perwakilan mengatakan, pertemuan masih berlangsung dan mereka menyampaikan aspirasi mengenai dugaan korupsi yang dilakukan Ahok. "Jumlah lima atau 10 yang mewakili untuk bertemu pimpi

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menuturkan ada delapan siswa SMA di Kabupaten Bandung yang terpaksa menginap di sekolah karena akses dari rumah menuju ke sekolah terputus akibat banjir. "Itu sekolahnya ada di kawasan Baleendah, Kabupaten Bandung, jadi kedelapan siswa itu terpaksa menginap di sekolah sampai beres UN. Mereka menginap sejak hari Minggu," kata Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Asep Hilman, di Bandung, Senin (4/4). Ditemui saat mendampingi Gubernur Jawa Barat meninjau pelaksanaan UN di SMAN 20 Kota Bandung, ia mengaku salut dengan perjuangan delapan siswa tersebut untuk mengikuti UN meskipun dilanda bencana alam. "Sejauh ini belum ada laporan sekolah yang terendam banjir kepada kami," kata Asep. Selain itu, lanjut dia, pihaknya optimistis tidak akan kebocoran soal UNBKP dan UNBK karena mekanisme dan pengawasannya sudah sangat ketat. "Dengan kondisi sekarang kami proteksi sedemikian rupa, dengan UNBK kami percaya pusa

Jalur Puncak-Cianjur, tepatnya di Kampung Pos, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Jawa Barat, kembali terputus akibat longsor pada tebing setinggi 20 meter yang terletak di pinggir jalan utama tersebut. Longsor menyebabkan antrean panjang kendaraan pada Jumat petang. Dari kedua arah terlihat antrean panjang karena material longsor menutup sebagian besar badan jalan sepanjang 10 meter. Dari informasi yang dihimpun, tebing itu longsor setelah hujan deras mengguyur. Tebing yang menjulang di atas jalan ambruk tapi tidak ada korban jiwa dalam bencana itu. Heri Hidyat kordinator Satgana PMI Cianjur, saat dihubungi mengatakan, hujan deras menyebabkan tebing setinggi 20 meter ambruk dan menutup badan jalan. Saat peristiwa terjadi arus kendaraan yang melintas sepi, sehingga sampai menimbulkan korban. "Jarak dari lokasi longsor beberapa bulan yang lalu, sekitar 300 meter ke arah Cipanas kalau dari Cianjur. Material longsoran menutupi sebagian besar landasan jalan, namu

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, M. Taufik diminta tidak membela kader partai yang melakukan tindak pidana korupsi. Hal itu merupakan instruksi langsung Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Dalam keterangan persnya di Jakarta, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, M. Taufik mengatakan, dirinya diinstruksikan Prabowo agar tidak membela kader yang terlibat korupsi. "Gerindra punya komitmen dalam pemberantasan korupsi, itu instruksi Ketua Umum (Prabowo). Sepenuhnya Gerindra nenyerahkan proses ke KPK. Kita minta KPK bekerja secara profesional. Pak Prabowo instruksikan turut memberantas korupsi," kata Taufik terkait penangkapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Ketua Komisi D DPRD DKI yang juga anggota DPRD DKI Jakarta dari Gerindra, Mohamad Sanusi. Sebagai Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Taufik sendiri belum mengusulkan pemecatan Sanusi. Sesuai mekanisme organisasi, bila terbukti bersalah, Sanusi baru akan dipecat. "Bila

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M. Hanif Dhakiri telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Bagi Pekerja / Buruh di Perusahaan. Dalam Permenaker yang diundangkan pada 8 Maret 2016 itu disebutkan, pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan kini berhak mendapatkan THR. Menaker Hanif Dakhiri menyebutkan, Permenaker yang merupakan salah satu peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah No. 78/2015 tentang Pengupahan ini, secara resmi menggantikan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan. “Dalam peraturan baru, pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan kini berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) yang besarannya dihitung secara proporsional sesuai dengan masa kerja,” kata Menaker Hanif mengutip isi pasal 2 ayat 1 Permenaker No. 6/2016 di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis kemarin, seperti dilansir Setkab, Jumat (1/4

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengambil alih kasus korupsi pengadaan bibit pangan. Apalagi saat ini banyak kasus korupsi pangan yang diduga mandek di tangan kepolisian. Contohnya adalah kasus dugaan korupsi pengadaan bibit bawang merah di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang hanya ditangani seingkat Polres Bima sejak 2015. Baca juga:  Kata Ahok Terkait OTT KPK, Cek Saja Berapa Penghasilannya, Gaya Hidupnya, Jadi Enggak Usah Banyak Omong "Kasus ini harus dapat perhatian KPK. Banyak kasus dugaan korupsi pengadaan bibit bawang, pangan yang akhirnya mandek di tangan polisi," kata Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi kepada Harian Terbit, dikutip Selasa (29/3/2016). Menurut Uchok, dengan tidak cepatnya KPK untuk turun tangan maka dugaan korupsi pangan saat ini semakin marak. "Saat ini kartel pangan, baik di pemerintah, kontraktor, dan prinsipal mengatur lelang pangan," papar Uchok. Uchok menilai, pemeri

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tak tahu banyak mengenai penangkapan anggota DPRD DKI Mohammad Sanusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (31/3/2016). Namun Ahok mengaku, politisi Gerindra itu hidupnya mewah, bergelimang harta. “Yang saya tahu dia hidupnya mewah. Penampilannya sarat dengan harta. Dia punya banyak mobil yang nilainya fantastis. Harga jam tangan miliaran, kalau ketemu mobilnya miliaran semua, mobil kelas atas dia punya. Saya enggak tahu mungkin dia orang kaya kali," kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (1/4/2016). Mantan bupati Belitung Timur ini lagi-lagi mengingatkan pentingnya pejabat dan anggota dewan untuk melaporkan harta kekayaan ke KPK. Hal ini, sambung dia, bisa jadi tolak ukur KPK mengukur pendapatan setiap pejabat maupun anggota dewan yang terhormat. "Kamu cek saja berapa penghasilannya, gaya hidupnya, jadi enggak usah banyak omong. Sekarang LHKPN-nya enggak lapor gimana coba," terang dia