Seputar Indonesia

Massa pendukung Ahok terus memanas-manasi massa GNPF-MUI dengan berbagai cara. Massa GNPF-MUI pun sempat terpancing dengan berkumpul di dekat massa pendukung Ahok hingga akhirnya polisi bergerak meminta massa GNPF-MUI kembali ke tempatnya. Berdasarkan pantauan, massa pendukung Ahok kerap memanasi massa GNPF-MUI. Misalnya, saat masuk waktu salat zuhur dan adzan, pendukung Ahok memutar musik secara keras-keras. Pendukung Ahok pun berjogetan saat massa GNPF-MUI tengah khusyuk melaksanakan salat. Lantas, usai salat zuhur digelar, massa GNPF-MUI pun kembali berorasi dan bersolawat. Namun, di saat yang sama, pendukung Ahok pun kembali memutar musik secara keras dan berteriak takbir.  Massa GNPF-MUI pun terpancing karena menganggap pendukung Ahok mengolok-olok salawatan. "Enggak bener ini, orang setel musik kencang tapi teriak-teriak takbir," kata salah satu massa GNPF-MUI, Syifa (43) di depan Gedung Kementan, Selasa (3/1/2017). Massa GNPF-MUI itu sempat terpancing ...

Fenomena praktik hidup mewah di kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah di Indonesia semakin banyak bermunculan. Praktik hidup mewah itu muncul sebagai akibat konsumerisme, yang tidak saja terjadi di kalangan masyarakat perkotaan, tetapi juga banyak ditemukan di perdesaan. Tri Harmaji STh MTh dalam ujian promosi gelar doktor di Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengungkapkan praktik gaya hidup mewah itu merupakan praktik konsumsi barang-barang simbolis dengan tujuan membentuk dan menampilkan identitas yang lebih tinggi daripada identitas yang sesungguhnya. Praktik ini semakin banyak terjadi karena pembeda kelas sosial semakin jelas. "Orang kaya begitu mendapat penghormatan dan sebaliknya orang miskin mendapat penghinaan. Akibatnya, banyak yang ingin menjadi kaya dan bagian dari pihak yang memperoleh penghormatan di masyarakat," ujarnya. Saat mempertahankan disertasi berjudul The Practice of High Lifestyle di Antara Orang-Orang Kelas Mene...

Jaksa Penuntut Umum meminta majelis hakim menolak seluruh eksepsi atau Nota Keberatan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus dugaan penistaan agama. Jaksa juga meminta majelis hakim untuk menetapkan bahwa persidangan perkara tersebut dilanjutkan. Hal itu dikemukakan jaksa dalam tanggapannya terhadap eksepsi dari terdakwa, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (20/12/2016). "Seluruh alasan eksepsi tidak berdasar hukum dan patut ditolak," ujar Ketua JPU Ali Mukartono. "Secara jelas (Ahok) melanggar 156 a KUHP, yang didakwakan kepada terdakwa, bukan dakwaan prematur. Keberatan penasihat hukum adalah merupakan pandangan yang keliru, sehingga selayaknya dikesampingkan. Menolak secara keseluruhan," ujar Ali di ruang sidang Koesomah Atmadja, Selasa (20/12/2016). Pasal 156 a KUHP  menyebutkan, pelaku penistaan agama diipidana penjara selama-lamanya lima tahun. Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto mengatakan, majelis akan musyawarah untu...

Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah telah ditetapkan sebagai tersangka KPK namun posisinya masih di luar negeri. Pengacara Fahmi menjanjikan kliennya akan memenuhi panggilan KPK selanjutnya. "Dijadwalkan pemeriksaan tersangka OTT terkait indikasi suap pengadaan di Bakamla RI yaitu saudara FD. Yang bersangkutan tidak datang dan dari info yang kami terima ada permintaan untuk dijadwalkan ulang," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (22/12/2016) kemarin. Febri mengatakan, permohonan penjadwalan ulang itu hadir dari kuasa hukum Fahmi. Menurut Febri, kuasa hukum Fahmi sudah menyampaikan ke KPK akan menghadiri pemanggilan selanjutnya. "Yang pasti penyidik dapat permintaan penjadwalan ulang dari kuasa hukum dan ada pemahaman untuk panggilan berikutnya FD akan datang," ujar Febri. "Hal itu akan dilakukan begitu saudara FD sampai di Indonesia. Kalau kerja sama dengan p...

Tim Tindak I Saber Pungli Provinsi Jawa Barat, mengamankan seorang oknum Pegawai Negri Sipil (PNS) UPTD Kir Dishub kota Cirebon berinisial RO dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Modus yang digunakan yakni meminta uang imbalan atas perpanjangan kir mobil yang tidak sesuai prosedur. "Untuk OTT itu pada hari Kamis (22/12) sekitar pukul 11.00 WIB di kantor UPTD kir Dishub kota cirebon," kata Kepala Bidang Humas Polda Jabar, Kombes Pol Yusri Yunus, Jumat (23/12).  Sejumlah barang bukti pun diamankan di antaranya, uang tunai sebesar Rp1.295.000, tujuh berkas buku kir yang diproses tanpa melalui prosedur atau nembak. "Ada juga KTA Dishub milik oknum PNS berinisial RO," ujarnya. Yusri menambahkan untuk modusnya RO selaku kepala seksi pengujian mengesahkan perpanjangan kir kendaraan. Namun kendaraan yang telah disahkan perpanjangannya tidak masuk ke dalam proses pemeriksaan yaitu dibawa ke kantor UPTD. RO meminta uang imbalan sebesar Rp320 ribu, padahal biay...

Aparat Polres Kota Depok, Jawa Barat, memastikan, pesan berantai perihal aksi balas dendam antar-organisasi masyarakat di wilayah Citayam adalah hoax. Informasi bahwa dua orang tewas akibat aksi balas dendam tersebut juga dipastikan tidak benar. "Untuk itu, kami menyatakan bahwa berita ini adalah hoax. Kedua kelompok saat ini sudah melakukan perdamaian dan pertemuan," kata Kasubbag Humas Polresta Depok AKP Firdaus dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/12/2016). Firadus menambahkan, saat ini polisi sedang menelusuri siapa yang pertama menyebar informasi palsu tersebut. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak perlu khawatir melintas di kawasan Citayam. "Mohon kepada masyarakat agar tidak resah dan kiranya turut menyampaikan informasi klarifikasi ini kepada satu sama lain," kata Firdaus. (Dikutip dari kompas)

Aktivis sosial dan politik Sudjatmiko Abram memprediksi, hakim akan memutuskan Ahok bersalah dan harus menjalani hukuman. Dia memperkirakan, jika sudah dinyatakan bersalah, kemungkinan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu akan mendekam di LP Cipinang atau LP Salemba. “Saya prediksi Majelis Hakim  akan memvonis Ahok bersalah dalam kasus penistaan agama, dan biasanya langsung mendekam di LP Cipinang atau LP Salemba. Namun, kita menunggu saja proses hukum yang masih berjalan,” ujar Sudjatmiko Dihubungi terpisah, pengamat hukum dari Universitas Indonesia, Mahendradatta mengemukakan, eksepsi terdakwa Ahok belum ditolak Hakim, tapi memang sudah tidak dianulir Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dia menjelaskan sebenarnya Ahok mempolitisasi persoalan penegakan hukum di Indonesia. "Ahok mempolitisir penegakkan hukum, dia akan terus ngotot maju Pilkada, karena dia merasa hanya dengan menjadi Gubernur maka dia bisa dibebaskan," ujar Mahendradatta kepada Harian Terbit di Jakarta, R...